BANDUNG, KAMIS 21 NOVEMBER 2024. Dinas Perhubungan Kab. Ciamis menghadiri diskusi kajian rencana umum jaringan jalan provinsi Jawa Barat yang bertempat di aula Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jabar dan dihadiri oleh Kepala Bidang Lalu Lintas, Slamet Taher S.ST., MM.
Pada kegiatan diskusi hari ini keseluruhan menyangkut pertumbuhan ekonomi serta kondisi topografi Ruas Jalan Provinsi Jawa Barat yang memengaruhi bangkitan dan tarikan akibat pusat pusat atau aktifitas kegiatan. Berikut poin-poin yang telah dirangkum dalam acara Diskusi dimaksud.
1. Saat ini, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan yang selanjutnya disingkat RUJPJJ adalah rencana jaringan jalan yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
2. Seiring dengan pertumbuhan perekonomian, mobilitas angkutan orang dan barang ke berbagai wilayah juga turut meningkat. Sektor transportasi memegang peranan yang penting untuk memperlancar roda perekonomian dan melayani kebutuhan akan jasa angkutan. Oleh karenanya diperlukan Rencana Umum Jaringan Jalan dalam rangka Sistem Jaringan Jalan yang terkoneksi dengan baik ke seluruh wilayah. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan, konsultasi publik merupakan salah satu tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan RUPJJ ini.
3. Penyusunan RUPJJ ini dimaksudkan untuk mengakomodir masukan pemangku kepentingan dan menyelaraskan rencana pengembangan Provinsi dengan rencana pengembangan di Kabupaten/Kota.
4. Dalam penyusunan RUJPJJ ini terdapat beberapa variabel yang dipertimbangkan secara garis besarnya yaitu kondisi politik, ekonomi, geografis (pertahanan dan keamanan) serta kondisi eksisting wilayah.
5. Jawa Barat saat ini sudah menjadi pusat pergerakan ekonomi dan perpindahan orang/barang. Jika Pemerintah Propinsi tidak melaksanakan rancangan ini, pergerakan tersebut akan terhambat oleh adanya kepadatan aktivitas tersebut.
6. Pada diskusi RUJPJJ ini juga dibahas mengenai proyeksi kawasan bodebekjur, kawasan rebana serta Jawa Barat bagian selatan. Wilayah Jabar bagian selatan berlokasi di 6 Kabupaten/Kota termasuk Kab. Ciamis. Isu-isu yang terdapat didalamnya yaitu infrastruktur, agribisnis, agroindustri, industri kelautan, dan kawasan pariwisata terpadu. Pada rencananya Kab. Ciamis masih diproyeksikan untuk menjadi kawasan agribisnis. Dalam RUJPJJ ini pun, dilaksanakan analisa mengenai efek adanya tol CIGATAS.
7. Pemerintah Daerah selaku pemangku kepentingan yang wilayahnya terdapat jalan Provinsi, memberikan masukan agar dapat menyelaraskan program-program pemerintah Provinsi dan kabupaten kota agar rencana tersebu dapat terealisasi secara optimal, tidak hanya sekedar rencana saja.
8. Berdasarkan hasil analisis kinerja jaringan jalan, maka program penanganan yang akan dilakukan yaitu Penertiban hambatan samping jalan, Pelebaran jalan serta Pembangunan jalan baru (Jalan lingkar/Jalan poros).
9. Dalam rencana RUJPJJ ini, diharapkan setiap pemerintah Kabupaten/Kota wajib memiliki Masterplan Transportasi/Tatralok untuk dijadikan pedoman/panduan dalam rangka pengembangan jaringan jalan yang erat kaitannya dengan jaringan transportasi. Disamping itu, agar dapat mendukung mobilitas dan menopang kegiatan ekonomi dari rencana RUJPJJ ini. Karena dengan adanya tatralok, pemerintah dapat memiliki pedoman untuk melakukan analisa pemilihan angkutan moda, pengintegrasian antarmoda serta mengakomodir perpindahan orang/barang secara optimal pada beberapa tahun kedepan.
