• November 27, 2022

Sejarah Singkat

Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Sejak pemerintahan Hindia Belanda sudah ada bagian yang mengatur lalu lintas jalan. Waktu itu bersama Department Weg Verkeer en Water Staat (Departemen Lalu Lintas Jalan dan Perairan Negara). Departement inilah yang menerbitkan Undang-Undang Jalan yakni WVO (Weg Verkeer Ordinantie) Staat Blaad No. 86 Tahun 1933. Undang-Undang Jalan tersebut mendapat penambahan dari beberapa Undang-Undang Jalan yang lain yaitu :

  1. UU tanggal 1 Agustus 1933, Lembaran Negara No. 372.
  2. UU tanggal 27 Februari 1933, Lembaran Negara No. 83.
  3. UU No. 7 Tahun 1938, Lembaran Negara No. 367.
  4. UU No. 1 tahun 1957, tanggal 30 Januari Tahun 1957, Lembaran Negara No. 42.

Dari tahun 1942 sampai 1945 Badan Pengatur Lalu Lintas Jalan ini tidak berfungsi. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi saat itu dalam keadaan perang. Kemudian baru pada tahun 1950 Badan Pengatur Lalu Lintas Jalan diefektifkan kembali di bawah Departement Lalu Lintas Jalan dan Perairan Negara.

Pada Tahun 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah. Dengan berpedoman pada UU ini Pemerintah memberikan kebijakan untuk menyerahkan sebagian urusan lalu lintas jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, keluarlah Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan. Namun pada waktu itu hanya 10 Propinsi yang dianggap sanggup melaksanakan kebijakan tersebut. Itu pun seluruhnya berada di pulau Jawa dan Sumatra.

Sedangkan dasar-dasar lain masih bernaung kepada Pemerintah Pusat baik administrasi maupun teknis lainnya. Jawatan di Daerah ini disebut Inspeksi Lalu Lintas Jalan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Lalu Lintas Jalan.

Dengan lahirnya PP No. 16 Tahun 1958 akhirnya Undang-Undang Lalu Lintas Jalan pada tanggal 1 April 1965 dinyatakan tidak berlaku. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Lembaran Daerah Nomor 25 Tahun 1965.

Berdasarkan Pertimbangan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, juga sebagai realisasi Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang meliputi :

  1. UU No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.
  2. PP. No. 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
  3. Keputusan Presiden No. 372 Tahun 1962 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Koordinasi dan Pengawasan Alat-Alat Kepolisian dari Instansi atau jawatan Sipil.
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Tingkat I.
  6. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Barat Nomor 2/DP.040/PP/78 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi DT I Jawa Barat.
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 461/AJ.403/PHB-82 tangal 13 Desember 1982 tentang Penataan Kembali Jembatan Timbang di Jalan.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 yang berisi Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Daerah dan Tingkat II, sebagai realisasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yaitu :

  1. UU. No. 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742).
  2. UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
  3. UU. No. 13 tahun 1980 no. 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
  4. PP. No. 26 tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1393).
  5. PP. No. 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daeah (Lembaran Negara Tahun 1988 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
  6. PP. No. 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1990.
  9. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan dan Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
  11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan.

Bertitik tolak dari otonomi pada Daerah Tingkat Idan Daerah Tingkat II Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang melaksanakan tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 ini, keluarlah Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 1990 mengenai Peraturan Pemerintah Tersebut yaitu tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah tersebut yaitu tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Berdasakan Peraturan Pemerintah ini pula lahirlah istilah “ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dalam hal ini pembentukan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tingkat II dan penyusunan SOTK nya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 realisasinya adalah telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1994 tentang Struktur Organisasi.

Semenjak berdirinya Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DT II Kabupaten Ciamis telah dipimpin oleh beberapa Kepala Jawatan atau kepala Dinas diantaranya sebagai berikut :

  1. MEMED, Kepala Wilayah Dinas LLAJR Kabupaten DT II Ciamis, periode 1965-1971 (pertama).
  2. D. ROSADI, Kepala Wilayah Dinas LLAJR Kabupaten DT II Ciamis, periode 1971-1976.
  3. R. SUPANDI ADIWIKARTA, Kepala LLAJR Kabupaten DT II Ciamis, periode 1976-1977.
  4. SUPANGKAT, Kepala Wilayah Dinas LLAJR Kabupaten DT II Ciamis, periode 1977-1983.
  5. R. SUTRISNO G.S, Kepala Wilayah Dinas LLAJR Kabupaten DT II Ciamis, periode1983-1984.
  6. FELIX SOEBAGYO, Kepala Wilayah Dinas LLAJR Kabupaten DT II Ciamis, periode 1984-1987.
  7. H. M. ANON ZAINUDIN SA, Kepala Wilayah Dinas LLAJR Kabupaten DT II Ciamis, periode 1988-1993.
  8. H. DJAJA SUBAGDJA, Kepala Wilayah Dinas LLAJR Kabupaten DT II Ciamis, periode 1993-1998.
  9. BUTJE ARYNO, SH, Kepala Wilayah Dinas LLAJR Kabupaten DT II Ciamis, periode 1998-2000.
  10. Drs. H. ASEP SURYANA S, Kepala Dinas LLAJR Kabupaten DT II Ciamis, periode 2000-2001.

Selanjutnya setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaanya mulai tahun 2001 maka nama Dinas LLAJR berubah Menjadi Dinas Perhubungan dimana Kewenangan di bidang Perhubungan lebih banyak pada Kabupaten / kota sehingga tidak hanya mengurusi Lalu Lintas dan Angkutan saja tetapi pada bidang lainnya seperti Postel dan Perairan.

Adapun Kepala yang telah memimpin Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

yaitu :

  1. Ir. HERTANTO, MSTr, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, periode 2001-2002.
  2. Drs. H. EDDY SUKIRMAN, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, periode 2002-2005.
  3. Drs. H. TONNY R HAMARA, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, periode 2005-2009.
  4. Drs. H. DODDY HUDAYA, Kepala Dinas Perhubungan Kabupatan Ciamis, periode 2009- 2010;
  5. Drs. H. JENAL ABIDIN APANDI, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Kabupatan Ciamis, periode 2010 – 2013.
  6. Drs.H. HERDI SALEH, MM, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Periode 2013
  7. AEF SAEFULOH, S.Sos, M.SI, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, Periode 2014 s/d 29 Desember 2016.
  8. Ir. NANA SUPRIATNA, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, Periode 30 Desember 2016  s/d 30 April 2019.
  9. Drs. ENDANG SUTRISNA, M.Si, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Periode  01 Mei 2019 s/d 20 Oktober 2019.
  10. Drs. ENDANG SUTRISNA, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Periode  21 Oktober s/d 31 September 2020.
  11. H. BAMBANG HERMANSYAH, S.Sos, M.Si, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, Periode 1 Oktober 2020 s/d 31 Maret 2021.
  12. H. BAMBANG HERMANSYAH, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, Periode 1 April 2021 s/d 9 Maret 2022.
  13. Drs. ACHMAD YANI, MM, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, Periode 10 Maret 2022 s/d Sekarang.